Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Hubungi Kami
Kamis, 19 November 2026

WAJAH BARU PERSIDANGAN PIDANA INDONESIA: MENYONGSONG SISTEM ADVERSARIAL YANG BERKEADILAN MELALUI KUHAP BARU
Oleh Admin | Rabu, 28 Oktober 2026
Bagikan :

Oleh : Tatu Azkia, S.H.

Perubahan fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia resmi dimulai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kehadiran instrumen ini membawa angin segar sekaligus tantangan baru bagi para penegak hukum, khususnya Jaksa dan Advokat. Jika merujuk pada hukum acara lama yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP 1981), proses persidangan kerap dinilai kaku dan sarat penundaan administratif. Kini, KUHAP Baru memadukan karakteristik sistem Eropa Kontinental (inquisitorial) dengan elemen-elemen sistem adversarial yang menuntut keaktifan para pihak di muka sidang. Komparasi komprehensif antara KUHAP 1981 dan KUHAP 2025 menjadi pijakan krusial untuk menguji efektivitas sistem baru ini dalam mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Sebagai langkah awal implementasi tersebut, persidangan pidana di bawah payung hukum baru dimulai dengan penegakan tata tertib kehadiran subjek hukum. Berdasarkan Pasal 201 ayat (3) dan (4) KUHAP, penundaan sidang akibat ketidakhadiran saksi atau ahli kini dibatasi maksimal 2 (dua) kali apabila disertai alasan yang sah. Jika pihak yang dipanggil tetap tidak hadir pada panggilan berikutnya, persidangan wajib dilanjutkan tanpa mendengarkan keterangan mereka demi mencegah peradilan berlarut-larut. Ketentuan tegas ini merupakan pembaruan signifikan yang belum diatur dalam KUHAP 1981.

Tidak berhenti pada ketertiban persidangan, sebelum memasuki pembuktian materiil, KUHAP Baru membuka ruang penyelesaian di luar proses persidangan melalui mekanisme keadilan restoratif. Berdasarkan Pasal 204 ayat (5) sampai dengan ayat (9) KUHAP, perdamaian diatur secara eksplisit dengan menetapkan kriteria perkara serta kondisi pengecualiannya. Jika upaya perdamaian tersebut menemui jalan buntu, terdakwa dapat mengakui dakwaan dan perkara dialihkan langsung ke pemeriksaan singkat.

Ketika sidang pemeriksaan perkara resmi dibuka, alur persidangan langsung diwarnai dengan inovasi berupa pernyataan pembuka. Berdasarkan Pasal 210 ayat (1) KUHAP, Penuntut Umum dan Terdakwa atau Advokat diberi kesempatan menyampaikan penjelasan singkat (opening statement) untuk menguraikan bukti dan Saksi yang akan diajukan pada persidangan. Mekanisme ini belum pernah dikenal dalam sistem KUHAP 1981 yang langsung melompat ke pembacaan surat dakwaan.

Memasuki tahap pemeriksaan alat bukti, tata cara pemanggilan dan urutan saksi mengalami pergeseran yang progresif. Pasal 210 ayat (3) KUHAP mengatur bahwa “urutan pemeriksaan saksi dan ahli ditentukan oleh pihak yang memanggil”, ketentuan ini berbeda dengan KUHAP 1981 yang menetapkan korban yang menjadi saksi sebagai pihak pertama yang didengar keterangannya. Selain itu, Pasal 221 KUHAP memperbarui batasan usia saksi tanpa sumpah yang kini hanya berlaku bagi anak yang belum berumur 14 tahun serta penyandang disabilitas mental atau intelektual, ketentuan tersebut menggantikan batas usia anak di bawah 15 tahun dan belum kawin dalam hukum acara yang lama. 
Sejalan dengan modernisasi tersebut, dinamika pembuktian juga diperkuat dengan perluasan cakupan alat bukti, berdasarkan Pasal 235 KUHAP alat bukti terdiri atas:
a. keterangan saksi;
b. keterangan ahli;
c. surat;
d. keterangan Terdakwa;
e. barang bukti;
f. bukti elektronik;
g. pengamatan hakim; dan
h. segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum. 
Perluasan cakupan ini semakin mempertegas status barang bukti sebagai alat bukti yang sah, serta mengakomodasi instrumen modern seperti bukti elektronik dan pengamatan hakim. Pengaturan ini berbeda dengan KUHAP 1981 yang sebelumnya secara spesifik mencantumkan alat bukti petunjuk. Di sisi lain, terkait pembacaan keterangan saksi yang berhalangan hadir di persidangan, Pasal 212 KUHAP menegaskan bahwa nilai keterangan tersebut hanya dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan, dan tidak lagi disamakan mutlak seperti dalam hukum acara yang lama.

Selama proses pemeriksaan berlangsung, perlindungan hak terdakwa semakin dipertegas oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 218 huruf b KUHAP bahwa “Saksi tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi dalam hal bersama-sama sebagai Tersangka atau Terdakwa walaupun perkaranya dipisah”, ketentuan ini memperluas hak ingkar yang sebelumnya dalam KUHAP 1981 hanya terbatas pada keluarga sedarah, semenda, dan pasangan suami istri.

Transformasi ini juga tampak nyata saat proses tanya jawab saksi dilaksanakan, di mana KUHAP Baru memperjelas mekanisme interaksi agar mencerminkan sistem adversarial yang aktif. Pasal 214 KUHAP memberikan panduan terkait urutan pemeriksaan Saksi atau Ahli, di mana tanya jawab dimulai dari pihak yang menghadirkan Saksi atau Ahli, kemudian dilanjutkan oleh pihak lawan, lalu pihak yang menghadirkan dapat bertanya kembali untuk memperjelas, dan dalam hal diperlukan Hakim berwenang mengajukan pertanyaan untuk mengklarifikasi. Urutan ini berbeda signifikan dari KUHAP 1981 yang menentukan bahwa penuntut umum dan penasihat hukum diberikan kesempatan bertanya "dengan perantaraan hakim ketua sidang”.

Menjelang akhir pemeriksaan pembuktian, terdakwa diberikan hak untuk menyampaikan keterangannya. Berdasarkan Pasal 210 ayat (9) dan ayat (10) KUHAP Terdakwa memberikan keterangan pada akhir pemeriksaan, kemudian Penuntut Umum dapat memanggil saksi atau ahli tambahan untuk menyanggah pembuktian, di mana mekanisme ini merupakan hal baru yang belum diatur dalam KUHAP 1981.

Selain mekanisme tersebut, sebagai alternatif percepatan pemeriksaan, KUHAP Baru memperkenalkan instrumen pengakuan bersalah. Berdasarkan Pasal 234 KUHAP, jika tindak pidana memiliki ancaman pidana tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun dan terdakwa mengakui seluruh dakwaan secara sadar, sukarela, serta tanpa paksaan, perkara dapat dilimpahkan ke sidang acara pemeriksaan singkat dengan ketentuan pidana yang dijatuhkan maksimal hanya dua pertiga dari ancaman maksimum, namun hakim tetap berwenang menolak pengakuan tersebut jika diragukan.

Sebelum persidangan ditutup menuju tahap tuntutan dan pembelaan akhir, para pihak diberikan ruang argumentasi. Berdasarkan Pasal 231 KUHAP, Jaksa dan Advokat dapat menyampaikan argumen penutup (closing statement) secara lisan untuk menyampaikan keterangan lisan yang menjelaskan mengenai bukti yang diajukan di persidangan mendukung pendapat mereka mengenai perkara tersebut.

Sebagai catatan penutup, wajah baru persidangan pidana di bawah KUHAP Baru merupakan lompatan paradigma menuju sistem adversarial yang berkeadilan. Kehadiran regulasi ini menuntut peran Penuntut Umum untuk tidak lagi terbatas pada fungsi administratif, melainkan bertindak sebagai dirigen pembuktian yang aktif, taktis, dan menjunjung tinggi prinsip fair trial. Berbagai inovasi progresif di dalamnya menjadi instrumen krusial untuk mengikis stigma peradilan yang berlarut-larut. Pada akhirnya, KUHAP Baru ini adalah mandat sekaligus tantangan profesional bagi Jaksa untuk mempertajam strategi sejak tahap pra-penuntutan, demi memastikan kepastian hukum dan keadilan substantif berjalan beriringan di ruang sidang.

Infografis Kejaksaan

Tweeter Kejaksaan

Instagram Kejaksaan

Polling