Oleh : Bidhari Andrina, S.H.
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menandai babak baru dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia. Kebijakan ini menghadirkan pidana kerja sosial sebagai pergeseran paradigma utama untuk mengatasi keterpakuan sistem peradilan yang selama ini terlalu berorientasi pada pemenjaraan (overuse of imprisonment). Praktik lama terbukti tidak lagi efektif dan efisien dengan angka residivisme yang tinggi tidak hanya membengkakkan anggaran negara, tetapi juga memicu krisis kelebihan kapasitas (overcrowding) di Lembaga Pemasyarakatan. Lebih dari itu, hukuman penjara jangka pendek justru berisiko memicu dehumanisasi, stigma negatif, hingga menjadikan Lapas sebagai wadah bertukarnya kejahatan (school of crime). Oleh karena itu pidana kerja sosial hadir sebagai solusi yang lebih humanis dan berkeadilan.
Secara teori, penerapan sanksi ini berakar kuat pada beberapa teori hukum pidana modern. Kebijakan ini menintikberatkan pada Teori Keadilan Restoratif (Restorative Justice) yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat serta Teori Pemidanaan Integratif yang memadukan efek jera dengan reintegrasi sosial. Dalam hukum positif Indonesia, mekanisme pemidanaan ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 85 KUHP.
Dalam Pasal 85 ayat (1) KUHP mengatur bahwa pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara kurang dari 5 (lima) tahun, serta hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak kategori II. Lebih lanjut kebijakan tersebut juga menentukan durasi pelaksanaannya yang ditetapkan yaitu paling singkat 8 (delapan) jam dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam. Norma hukum ini juga secara tegas menggariskan bahwa pelaksanaan kerja sosial tidak boleh dikomersialisasi, wajib memperhatikan kondisi fisik dan mental terpidana, serta dilaksanakan dengan tetap menjunjung tinggi nila-nilai kemanusiaan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (8) KUHP serta asas dominus litis, Jaksa bertindak sebagai eksekutor tunggal yang mengeksekusi putusan pengadilan sekaligus mengawasi secara langsung proses jalannya pidana kerja sosial. Peran ini menuntut jaksa untuk tidak hanya menuntut, tetapi juga berkolaborasi secara intensif dengan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan guna memastikan bahwa terpidana benar-benar menjalankan kewajiban sosialnya sesuai dengan yang dimaksud pada putusan hakim. Meski demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala teknis yaitu masih terdapat aturan pelaksana teknis yang belum komprehensif serta terbatasnya sarana dan prasarana penunjang di daerah. Di samping itu, stigma masyarakat yang kerap menganggap pidana kerja sosial sebagai bentuk hukuman yang terlalu ringan atau sekadar "pembelaan bagi penjahat" menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan keadilan yang dapat diterima publik.
Menghadapi berbagai tantangan tersebut, aparat penegak hukum dituntut untuk mengambil langkah-langkah progresif dan adaptif. Jaksa perlu mengoptimalkan tuntutan yang rasional dan tepat sasaran. Selain itu, fungsi pengawasan eksekusi harus diperketat agar terpidana menjalani sanksi secara disiplin. Sinergi lintas instansi antara Kejaksaan Negeri, Pemerintah Daerah, dan Balai Pemasyarakatan juga harus diperkuat guna menyediakan wadah kerja sosial yang produktif. Jaksa juga perlu mengambil peran aktif dalam mengedukasi publik bahwa keadilan sejati tidak selalu diukur dari lamanya penahanan di balik jeruji besi, melainkan dari manfaat nyata bagi pemulihan masyarakat.
Pidana kerja sosial merupakan terobosan hukum yang sangat progresif untuk mewujudkan sistem pemidanaan Indonesia yang lebih modern dan berkeadilan. Keberhasilan implementasi sanksi ini sangat bergantung pada komitmen penegak hukum, khususnya jaksa, dalam menjalankan fungsi eksekusi dan pengawasan secara akuntabel. Dengan sinergi lembaga yang kuat serta pemahaman masyarakat yang utuh, pidana kerja sosial akan menjadi instrumen hukum yang efektif dalam membina pelaku kejahatan ringan tanpa harus merenggut martabat kemanusiaan.
