Oleh : Muhammad Dheda Alifall, S.H.
Perhatian publik terhadap isu penyadapan kembali menguat setelah Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya. Salah satu nama yang disebut dalam perkara tersebut ialah Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolri dan kini menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Presiden. Perkembangan ini menjadi sorotan luas karena menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan, perlindungan komunikasi pribadi, serta batas-batas tindakan aparat penegak hukum.
Peristiwa tersebut sekaligus mengingatkan kita bahwa penyadapan merupakan tindakan yang memiliki konsekuensi serius terhadap hak privasi seseorang. Di satu sisi, penyadapan dapat menjadi instrumen penting untuk mengungkap tindak pidana. Namun, di sisi lain, pelaksanaannya tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dan harus berlandaskan kewenangan serta prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
Tulisan ini disusun untuk memberikan perspektif hukum sekaligus menambah pemahaman masyarakat mengenai pengaturan penyadapan di Indonesia, termasuk kewenangan aparat penegak hukum, batasan pelaksanaannya, serta perlindungan hak konstitusional warga negara. Dengan pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan dapat melihat persoalan penyadapan secara lebih jernih: bahwa penegakan hukum harus berjalan efektif, tetapi tetap tunduk pada prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Regulasi terbaru menegaskan pentingnya penyadapan sebagai instrumen penegakan hukum, namun pelaksanaannya tetap harus berada dalam batas kewenangan dan perlindungan hak asasi manusia. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Berbagai aktivitas kini dapat dilakukan melalui telepon, media sosial, dan aplikasi komunikasi digital. Namun, kemajuan tersebut juga menghadirkan tantangan baru bagi aparat penegak hukum, khususnya dalam mengungkap tindak pidana yang dilakukan melalui jaringan komunikasi elektronik.
Salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk membantu proses penegakan hukum adalah penyadapan. Tindakan ini memiliki peran penting dalam mengungkap komunikasi, hubungan antar pelaku, hingga dugaan perencanaan tindak pidana. Meski demikian, penyadapan bukanlah kewenangan yang dapat dijalankan secara bebas karena berkaitan langsung dengan hak privasi dan perlindungan informasi pribadi seseorang.
Dalam sistem hukum Indonesia, penyadapan telah memperoleh pengaturan melalui sejumlah peraturan perundang-undangan. Salah satu perkembangan penting adalah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sejak 2 Januari 2026.
Melalui Pasal 136, KUHAP memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyadapan demi kepentingan penyidikan. Sementara itu, Pasal 136 ayat (2) menegaskan bahwa tata cara pelaksanaan penyadapan diatur lebih lanjut melalui undang-undang mengenai penyadapan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penyadapan telah ditempatkan sebagai salah satu instrumen dalam proses penegakan hukum, tetapi pelaksanaannya tetap membutuhkan pengaturan yang jelas.
Selain KUHAP, ketentuan penyadapan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pasal 31 UU ITE pada prinsipnya melarang setiap orang melakukan intersepsi atau penyadapan secara sengaja tanpa hak atau melawan hukum terhadap informasi elektronik maupun transmisi informasi elektronik milik orang lain.
Namun, undang-undang tersebut memberikan pengecualian terhadap penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum yang dilakukan oleh institusi yang memperoleh kewenangan berdasarkan undang-undang. Artinya, penyadapan oleh aparat penegak hukum memiliki dasar hukum tersendiri dan tidak dapat disamakan dengan tindakan penyadapan ilegal yang dilakukan untuk kepentingan pribadi.
Dalam praktiknya, kewenangan penyadapan dimiliki sejumlah institusi berdasarkan ketentuan sektoral, di antaranya Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Badan Intelijen Negara (BIN). Masing-masing institusi memiliki ruang lingkup kewenangan yang berbeda sesuai dengan tugas dan dasar hukum yang mengaturnya.
Hal yang perlu dipahami masyarakat adalah bahwa tidak setiap aparat atau lembaga dapat melakukan penyadapan tanpa dasar kewenangan. Tindakan tersebut harus memiliki tujuan yang sah, berkaitan dengan pelaksanaan tugas, serta memenuhi prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
Di sisi lain, penyadapan juga berkaitan erat dengan perlindungan hak konstitusional warga negara. Pasal 28F dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 memberikan jaminan terhadap hak berkomunikasi, memperoleh informasi, serta perlindungan diri pribadi dan kehidupan pribadi. Oleh karena itu, kepentingan penegakan hukum harus berjalan seimbang dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah kedudukan hasil penyadapan dalam pembuktian perkara pidana. Pasal 5 UU ITE mengakui informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Akan tetapi, hasil penyadapan harus diperoleh melalui mekanisme yang dibenarkan oleh hukum.
Keabsahan proses perolehan informasi, keaslian rekaman, integritas data, serta relevansinya dengan perkara merupakan aspek yang harus diperhatikan. Dengan demikian, tidak semua rekaman percakapan atau informasi yang diperoleh melalui penyadapan dapat secara otomatis digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan.
Pelanggaran terhadap ketentuan penyadapan juga memiliki konsekuensi hukum. Pasal 47 UU ITE mengatur ancaman pidana terhadap tindakan intersepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), berupa pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp800 juta. Ketentuan ini menjadi pengingat bahwa penyadapan tanpa hak bukan sekadar persoalan etika, melainkan dapat menjadi tindak pidana.
Di tengah perkembangan tersebut, tantangan pengaturan penyadapan di Indonesia masih terletak pada perlunya harmonisasi berbagai ketentuan yang tersebar dalam undang-undang sektoral. Kehadiran undang-undang khusus mengenai penyadapan diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai persyaratan, mekanisme perizinan, pengawasan, batas waktu, pengelolaan hasil penyadapan, hingga pertanggungjawaban apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan.
Pada akhirnya, penyadapan merupakan instrumen yang dapat memperkuat efektivitas penegakan hukum dalam menghadapi kejahatan modern. Namun, keberhasilan mengungkap tindak pidana tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak privasi masyarakat.
Negara hukum bukan hanya dituntut mampu mengungkap dan menindak kejahatan, tetapi juga wajib memastikan bahwa setiap tindakan aparat dilaksanakan berdasarkan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kewenangan penyadapan harus menjadi sarana untuk menegakkan keadilan, bukan justru menjadi ancaman terhadap kebebasan dan hak-hak warga negara.
Dasar hukum:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28F dan Pasal 28G ayat (1).
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.
