PENERANGAN HUKUM: LANGKAH PREVENTIF KEJAKSAAN DALAM MEMBANGUN KESADARAN HUKUM Bagikan :

Oleh : Elfritz Paris, S.H.
Ketika mendengar kata “hukum”, sebagian masyarakat mungkin langsung membayangkan pengadilan, jaksa, polisi, atau perkara pidana. Padahal, hukum sesungguhnya hadir jauh lebih dekat dengan kehidupan kita. Mulai dari mengelola keuangan desa, membuat perjanjian, menggunakan media sosial, mengurus tanah, hingga melaksanakan tugas sebagai aparatur pemerintah, semuanya tidak terlepas dari aturan hukum. Persoalannya, tidak semua orang memahami aturan tersebut secara utuh. Di sinilah Penerangan Hukum memiliki peran penting.

Penerangan Hukum merupakan salah satu bentuk kehadiran Kejaksaan di tengah masyarakat untuk memberikan informasi, pemahaman, dan edukasi mengenai hukum agar masyarakat maupun aparatur dapat mengetahui hak, kewajiban, serta batas-batas tindakan yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dengan bahasa sederhana, Penerangan Hukum bukan sekadar menjelaskan “apa bunyi pasalnya”, tetapi membantu masyarakat memahami “apa yang harus dilakukan agar tidak melanggar hukum”.
Pelaksanaan fungsi tersebut memiliki landasan hukum, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam Pasal 30 ayat (3), Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat sebagai bagian dari tugas di bidang ketertiban dan ketenteraman umum.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, yang menjadi landasan pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan dalam bidang penegakan hukum, termasuk upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
3. Instruksi Jaksa Agung Nomor INS-002/A/JA/2014 tentang Pelaksanaan Penyuluhan dan Penerangan Hukum, yang menjadi salah satu pedoman pelaksanaan kegiatan Penyuluhan dan Penerangan Hukum dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Dalam praktiknya, Penerangan Hukum dapat dilaksanakan kepada berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, kelompok masyarakat, perangkat desa, aparatur pemerintah, pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat umum.

Materi yang diberikan pun dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan yang berkembang. Misalnya, pencegahan tindak pidana korupsi, pengelolaan keuangan desa, pengadaan barang dan jasa, narkotika, perlindungan anak, kekerasan dalam rumah tangga, pertanahan, hukum perdata, hukum pidana, hingga penggunaan media sosial secara bertanggung jawab. Bagi masyarakat, Penerangan Hukum memberikan manfaat yang sangat praktis.

Pertama, masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya sehingga tidak mudah dirugikan atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Kedua, masyarakat dapat mengenali potensi persoalan hukum sejak awal. Misalnya, sebelum menandatangani suatu perjanjian, melakukan transaksi, mengelola kegiatan usaha, atau mengambil suatu keputusan yang memiliki konsekuensi hukum.

Ketiga, Penerangan Hukum dapat membantu masyarakat memahami mekanisme hukum yang benar ketika menghadapi suatu permasalahan. Dengan demikian, penyelesaian persoalan dapat ditempuh melalui jalur yang sesuai dan tidak dilakukan dengan cara-cara yang justru menimbulkan persoalan hukum baru.

Sementara bagi instansi pemerintah, Penerangan Hukum memiliki manfaat dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan yang tertib dan sesuai ketentuan. Aparatur dapat memperoleh pemahaman mengenai aspek hukum dalam pelaksanaan tugas, penggunaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset, pelayanan publik, maupun pengambilan keputusan administratif. Dengan pemahaman tersebut, diharapkan potensi kesalahan, penyimpangan, maupun tindakan yang berisiko menimbulkan persoalan hukum dapat diminimalkan sejak awal.

Dalam pelaksanaannya, Penerangan Hukum merupakan upaya Kejaksaan untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui pemahaman hukum yang mudah dipahami serta sesuai dengan kebutuhan. Kejaksaan tidak hanya hadir ketika suatu permasalahan hukum telah terjadi, tetapi juga berupaya melakukan pencegahan melalui peningkatan kesadaran hukum, sehingga masyarakat maupun aparatur dapat lebih memahami konsekuensi dari setiap tindakan dan mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada akhirnya, kesadaran dan ketaatan terhadap hukum merupakan tanggung jawab bersama. Mari mulai dari hal sederhana dengan mengenali aturan, memahami hak dan kewajiban, serta menyelesaikan setiap persoalan melalui mekanisme yang sesuai dengan hukum. Dengan membangun budaya sadar dan taat hukum, kita bersama-sama dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih tertib, aman, dan berkeadilan.