Oleh: Ida Bagus Gede Krishna Siwananda, S.H.
Pada Tanggal 15 Oktober 2026 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang menyatakan Terdakwa Yogi Gilang Arya Setia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di bidang telekomunikasi dengan menjatuhkan hukuman pemaafan (judicial pardon) tanpa pidana penjara dan denda dengan mempertimbangkan azas ultimum remedium serta asas pemaafan hakim (judicial pardon). Sebelumnya terdakwa diproses hukum oleh penyidik karena mendirikan dan mengoperasikan layanan penyedia internet berlabel "Sikakap Online" (menggunakan teknologi parabola/Starlink) di wilayah Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat untuk membuka akses komunikasi dan membantu aktivitas ekonomi serta literasi digital masyarakat setempat di daerah terpencil yang minim jangkauan infrastruktur telekomunikasi namun tidak dilengkapi perizinan penyelenggaraan telekomunikasi dari pihak yang berwenang.
Putusan pemaafan hakim dalam perkara ini lantas menyisakan perdebatan krusial mengenai penegakan hukum pidana di Indonesia. Hal ini memicu pertanyaan mendasar apakah penerapan pemaafan hakim pada kasus ini benar-benar telah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pedalaman dan pencari keadilan, sekaligus menjamin kepastian hukum dalam ranah perizinan usaha telekomunikasi di Indonesia?
Pemaafan Hakim
Dinda Dinanti dalam buku Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia menjelaskan Hukum pidana sebagai bagian yang inheren dalam sistem hukum nasional memiliki posisi strategis dalam mengatur perilaku masyarakat serta menjamin terciptanya ketertiban dan keadilan sosial. Dalam perspektif negara hukum, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan norma, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap hak-hak individu. Dalam praktik penegakan hukum, kerap muncul ketidakharmonisan antara penerapan norma hukum secara formal dengan tuntutan keadilan substantif. Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan dalam tulisannya pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum,” Jurnal Crepido menyebutkan pendekatan yang terlalu berfokus pada pemenuhan unsur-unsur delik secara normatif sering kali menghasilkan putusan yang secara yuridis dapat dipertanggungjawabkan, tetapi secara moral dan sosial dipandang tidak mencerminkan keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan.
Lembaga permaafan hakim (rechterlijk pardon) merupakan suatu konsep yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa meskipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kemanusiaan, serta proporsionalitas. Konsep ini memiliki relevansi penting dalam kerangka pembaruan hukum pidana nasional sebagai upaya untuk mengurangi rigiditas penerapan asas legalitas yang selama ini cenderung bersifat absolut. Dalam perspektif substansi hukum (legal substance), keberadaan lembaga permaafan hakim mencerminkan kebutuhan untuk mengakomodasi keadilan substantif yang tidak selalu dapat dijangkau oleh norma hukum tertulis. Tanpa adanya mekanisme tersebut, hukum pidana berpotensi menjadi kaku serta kurang responsif terhadap kondisi konkret yang dihadapi individu dalam masyarakat.
Permaafan hakim (rechterlijk pardon) merupakan kewenangan hakim untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, tetapi tidak menjatuhkan pidana atau tindakan berdasarkan pertimbangan yang ditentukan oleh hukum. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pengaturan ini terdapat dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan tersebut memungkinkan hakim mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, serta keadaan yang terjadi kemudian. Pertimbangan juga diarahkan pada aspek keadilan dan kemanusiaan. Dengan demikian, permaafan hakim menjadi instrumen untuk memastikan bahwa pemidanaan tidak diterapkan secara otomatis tanpa memperhatikan proporsionalitas. Meskipun demikian, penerapannya harus tetap berada dalam batas hukum dan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Permaafan hakim bukanlah bentuk kebebasan tanpa batas, melainkan kewenangan yudisial yang harus dijalankan secara objektif, transparan, dan konsisten.
Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas sistem hukum dipengaruhi oleh tiga unsur, yaitu substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan kultur hukum (legal culture). Dari aspek substansi hukum, pengaturan permaafan hakim telah membuka ruang untuk mewujudkan keadilan yang lebih kontekstual. Namun, penerapannya membutuhkan pedoman yang jelas agar pertimbangan hakim tidak menimbulkan disparitas putusan. Kriteria penerapan yang transparan penting untuk menjaga konsistensi sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan. Dari aspek struktur hukum, hakim memegang peranan sentral dalam menerapkan permaafan. Kompetensi, independensi, dan kualitas pertimbangan hukum menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitasnya. Penguatan kapasitas hakim melalui pendidikan dan pedoman penerapan diperlukan agar kewenangan tersebut digunakan secara profesional dan dapat diuji melalui mekanisme hukum yang tersedia. Sementara itu, aspek kultur hukum berkaitan dengan cara aparat penegak hukum dan masyarakat memandang keadilan. Pandangan bahwa setiap tindak pidana harus selalu berakhir dengan penghukuman dapat menghambat penerapan permaafan hakim. Oleh sebab itu, diperlukan perubahan paradigma menuju pemidanaan yang proporsional, humanis, dan berorientasi pada tujuan hukum.
Permaafan hakim dapat mencegah penjatuhan pidana yang tidak proporsional apabila tujuan pemidanaan tidak mengharuskan adanya sanksi. Namun, keputusan tersebut tetap harus mempertimbangkan kepentingan korban, dampak perbuatan, serta perlindungan masyarakat. Dengan demikian, keadilan substantif tidak boleh dimaknai sebagai pembenaran untuk mengabaikan pertanggungjawaban pelaku atau hak pihak yang dirugikan. Penerapan yang tepat membutuhkan pertimbangan individual, argumentasi hukum yang memadai, dan pengawasan terhadap konsistensi putusan. Dengan pendekatan tersebut, permaafan hakim berpotensi memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.
Lembaga permaafan hakim merupakan instrumen penting dalam pembaruan hukum pidana Indonesia untuk menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitasnya bergantung pada kualitas substansi hukum, kesiapan struktur peradilan, dan perkembangan kultur hukum yang mendukung pemidanaan proporsional. Oleh karena itu, diperlukan pedoman penerapan yang jelas, peningkatan kapasitas hakim, serta penguatan budaya hukum yang humanis. Permaafan hakim harus diterapkan secara hati-hati dan bertanggung jawab agar menjadi sarana mewujudkan keadilan substantif tanpa mengurangi perlindungan korban maupun kepastian hukum.
Guna membantu mewujudkan efektivitas pelaksanaan lembaga permaafan hakim, penulis memberikan dua saran. Pertama, kepada pembentuk undang-undang (DPR RI bersama Pemerintah), penulis memberikan rekomendasi bahwa diperlukan penyempurnaan pengaturan mengenai lembaga permaafan hakim dalam KUHP nasional melalui perumusan ketentuan yang lebih terperinci, tegas, dan bersifat operasional terkait syarat, batasan, serta indikator penerapannya. Hal ini diperlukan agar hakim memiliki pedoman yang pasti dalam menggunakan diskresi permaafan tanpa mengesampingkan prinsip kepastian hukum. Kedua, kepada aparat penegak hukum (hakim, jaksa, dan kepolisian), penulis merekomendasikan untuk dilakukan penguatan paradigma berpikir dari pendekatan positivistik menuju pendekatan keadilan substantif dan restoratif. Aparat penegak hukum diharapkan lebih peka terhadap konteks sosial, relasi kuasa, serta posisi korban dalam setiap perkara, sehingga penerapan hukum tidak hanya berorientasi pada pemenuhan unsur delik, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan yang lebih humanis serta selaras dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. semoga
