Oleh : Dina Sri Nuraeni, S.H.
Kejaksaan merupakan sebuah lembaga penegak hukum yang tunduk dan patuh terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan). Berdasarkan UU Kejaksaan dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa Jaksa adalah Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya berdasarkan undang-undang. Fungsi penuntutan daripada Jaksa sangat melekat dan dikenal oleh masyarakat luas sebagai satu-satunya fungsi yang dimiliki oleh Jaksa. Padahal dengan diundangkannya UU Kejaksaan tersebut, dalam Pasal 30 Ayat (2) disebutkan melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN), jaksa dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara, pemerintahan (instansi pemerintah pusat/daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)), bahkan perorangan dalam lingkungan selain hukum pidana. Seorang jaksa yang mewakili negara dan pemerintahan dalam perkara DATUN biasa disebut Jaksa Pengacara Negara (JPN) hal ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 18 ayat (2) UU Kejaksaan yang menyatakan “Jaksa Agung dengan kuasa khusus ataupun karena kedudukan dan jabatannya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum”.
Bidang DATUN pada Kejaksaan RI memiliki sejumlah layangan hukum bagi negara dan pemerintah, salah satu layanan tersebut yakni Pertimbangan Hukum yang diberikan melalui JPN. Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (PERJA DATUN) menyebutkan bahwa pemberian Pertimbangan Hukum kepada Negara atau Pemerintah dilakukan untuk mewujudkan kepastian hukum, kepatuhan hukum, tata kelola (good governance) dan pencegahan korupsi. Adapun Pertimbangan Hukum diberikan baik atas dasar permohonan ataupun diberikan tanpa didahului dengan permohonan.
Bahwa dalam PERJA DATUN ruang lingkup daripada layanan Pertimbangan Hukum terdiri dari beberapa sub-layanan yang dapat diberikan oleh JPN, di antaranya:
a. Pendapat Hukum (Legal Opinion)
Tugas JPN dalam memberikan Pendapat Hukum adalah untuk memberikan pendapat yuridis secara tertulis mengenai permasalahan hukum konkret dibidang hukum perdata dan/atau hukum administrasi negara yang sedang atau akan dihadapi, termasuk memitigasi risiko hukum, tata kelola (governance), penyelamatan keuangan atau kekayaan negara, pemulihan keuangan atau kekayaan negara, pembentukan peraturan, keputusan tata usaha negara dan/atau tindakan administrasi pemerintahan.
b. Pendampingan Hukum (Legal Assistance/LA)
Pendampingan hukum adalah layanan yang diberikan oleh JPN berupa konsultasi hukum dalam ruang lingkup perdata atau tata usaha negara secara berkelanjutan atas suatu kegiatan tertentu dalam rangka memitigasi risiko hukum.
c. Audit Hukum (Legal Audit)
Audit hukum dalam ruang lingkup hukum perdata dan/atau hukum administrasi negara dilakukan oleh JPN terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Negara atau Pemerintah melalui analisis dan penilaian kepatuhan dari aspek hukum perdata dan/atau administrasi negara, termasuk tata kelola (governance) dan/atau kelayakan keputusan tata usaha negara.
Dalam memberikan Pertimbangan Hukum, JPN bertindak secara profesional dan terikat dengan kode etik profesional serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, selain itu dalam melaksanakan tugasnya JPN tidak boleh memungut biaya (fee), hal ini tentu saja berbeda dengan penggunaan jasa Advokat swasta. Jaksa Agung bahkan menegaskan bahwa JPN dilarang untuk menerima suatu imbalan saat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai JPN.
Konstitusi telah menegaskan peranan, tugas dan fungsi dari Kejaksaan pada Bidang DATUN khususnya dalam memberikan Pertimbangan Hukum sebagai upaya mengarahkan pola yang bersifat reaktif dalam menyelesaikan masalah hukum menjadi pola yang semakin preventif dan berbasis manajemen risiko hukum. Keterlibatan JPN diharapkan tidak hanya membantu negara atau pemerintah termasuk BUMN atau BUMD ketika menghadapi persoalan hukum, tetapi juga menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan, dengan begitu potensi sengketa dan persoalan hukum dapat diantisipasi sejak risiko hukum mulai teridentifikasi. Pertimbangan Hukum dibutuhkan untuk memastikan keputusan strategis yang diambil oleh negara atau pemerintah termasuk BUMN atau BUMD tetap berada dalam koridor hukum, mengedepankan kehati-hatian dan ditopang tata kelola yang baik.
Bahwa saat ini JAMDATUN Kejaksaan RI telah menandatangani beberapa perjanjian kerja sama (PKS) di antaranya:
1. JAMDATUN Kejaksaan RI dengan PELNI
Kerjasama antara JAMDATUN Kejaksaan RI dengan PELNI telah menghasilkan pendampingan hukum terhadap kegiatan korporasi, termasuk penggunaan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun anggaran 2024 dan 2025 serta proses perikatan terkait pengembangan dan desain kapal penumpang.
2. JAMDATUN Kejaksaan RI dengan Asabri
Kerjasama antara JAMDATUN Kejaksaan RI dengan Asabri telah berlangsung sejak tahun 2014. Setelah berjalan lebih dari 12 tahun, kemitraan tersebut diarahkan untuk semakin memperkuat pengelolaan risiko hukum, tata kelola perusahaan, serta prinsip kehati-hatian dalam pengambilan berbagai keputusan korporasi (corporate bussiness judgement rule).
3. JAMDATUN Kejaksaan RI dengan PT Hutama Karya (Persero)
Sebagai Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), Hutama Karya telah menerima penugasan pemerintah untuk melaksanakan proyek strategis nasional sejak tahun 2014 melalui Peraturan Presiden Nomor 100 tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2024, sehingga dalam melaksanakan kegiatan tersebut PT Hutama Karya berharap JAMDATUN Kejaksaan RI memberikan pendampingan dan pendapat hukum dalam setiap kegiatan sejak tahap perencanaan sebagai upaya untuk menegakkan tata kelola korporasi yang bersih, transparan dan berintegritas yang nantinya akan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Keberadaan berbagai layanan JPN tersebut diharapkan dapat membantu negara dan pemerintah dalam mengantisipasi risiko hukum serta menyelesaikan persoalan di bidang perdata dan tata usaha negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kolaborasi di antara Datun Kejaksaan RI dengan negara atau pemerintah termasuk BUMN dan BUMD merupakan salah satu upaya untuk mendukung pelaksanaan Asta Cita Pemerintah, khususnya pada agenda reformasi hukum dan pencegahan korupsi serta pemerataan pembangunan melalui percepatan infrastruktur yang sejalan dengan tujuan berkelanjutan (SDGs) Nomor 16 tentang Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh.
