Oleh : Ida Bagus Gede Krishna Siwananda, S.H
Transformasi dalam dunia hukum di Indonesia telah memasuki era baru. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 hingga Tahun 2045 dan RPJMN Tahun 2025 hingga Tahun 2029, Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu institusi penegak hukum yang berperan sebagai game changer, karena RPJPN dan RPJMN tersebut menuntut Kejaksaan Republik Indonesia untuk bertransformasi dari yang sebelumnya berbasis sistem pemerintahan Administrative State menjadi Strategic State Institution yang mengutamakan paradigma preventif dan kolaboratif. Untuk itulah Adhyaksaa Chambers hadir sebagai gagasan strategis yang modern bagi institusi Kejaksaan Republik Indonesia.
Sejak era kemerdekaan, proses penyelesaian sengketa antar entitas negara dan sengketa publik seringkali dilakukan melalui jalur litigasi yang prosedurnya sangat panjang. Proses seperti ini menimbulkan paradoks, di mana ketika terdapat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menjadi penggugat dan tergugat di pengadilan, proses beracaranya cenderung berbelit-belit, menghabiskan dana yang tidak sedikit, menguras keuangan negara, bahkan berdampak pada terhambatnya Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sekaligus berdampak pula kepada menurunnya kepercayaan investor. Terlebih lagi, pihak manapun yang memenangkan perkara tersebut justru tetap mengalami kerugian keuangan.
Menyikapi kerumitan tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan yang menggeser proses penyelesaian sengketa dari yang sebelumnya bersifat reaktif litigatif menjadi preventif kolaboratif. Kejaksaan memperkuat kewenangannya melalui fungsi Advocaat Generaal sebagai guardian of public interests (penjaga kepentingan umum) dan guardian of legal coherence (penjaga keselarasan hukum). Sebagaimana disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Prof. (H.C.) Dr. R. Narendra Jatna, S.H., LL.M. dalam sebuah Forum Academic Engagement Adhyaksa Chambers yang diselenggarakan pada tanggal 2 November 2026 di Auditorium Joko Soetono, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Adhyaksa Chambers dirancang dengan dilatarbelakangi oleh 4 (empat) pilihan yang sering tertukar, yakni:
a. choice of law (hukum yang mengatur hak dan kewajiban);;
b. choice of forum (pengadilan, arbitrase, atau mediasi);
c. seat (hukum arbitrase dan pengadilan pengawas); serta
d. hearing venue (lokasi fisik persidangan).
Oleh karena itu, Adhyaksa Chambers dirancang bukan sekadar sebagai bangunan fisik atau tempar mediasi semata, melainkan sebagai ekosistem penyelesaian sengketa publik yang modern, profesional, independen, dan akuntabel. Adhyaksa Chambers dibentuk berdasarkan landasan peraturan yang kuat dari sistem hukum Indonesia, yang meliputi:
a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 (Undang-Undang Kejaksaan), khususnya dalam rumusan Pasal 30 Ayat (2) dan Pasal 18 yang memperkuat kewenangan Jaksa Pengacara Negara (JPN).
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 (Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara), khususnya rumusan Pasal 87F, yang secara tegas mewajibkan penyelesaian sengketa antar BUMN, anak usaha BUMN, atau perusahaan afiliasi yang diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mufakat, kemudian melalui proses mediasi.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa musyawarah mufakat ditempuh sebagai langkah utama, sementara mediasi berbasis kesepakatan tertulis didahulukan untuk menciptakan kepastian hukum yang cepat dan efisien.
Adhyaksa Chambers secara yuridis harus diposisikan di atas strict jurisdictional boundaries (prinsip pembatasan kewenangan yang tegas) supaya tidak terjadi overlapping authority (tumpang tindih kewenangan) dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk memegang keputusan. Untuk mewujudkan hal tersebut, terdapat beberapa kerangka yang diusulkan sebagai berikut:
a. Model Kelembagaan Secara Hybrid Berbasis Fasilitas (Services and Hearing Facilities)
Secara yuridis, Adhyaksa Chambers diposisikan sebagai fasilitas pelaksana teknis yang mendukung persidangan, bukan sebagai lembaga peradilan baru atau institusi baru yang berwenang memutus perkara. Adhyaksa Chambers menyediakan fasilitas seperti ruangan, infrastruktur digital, hingga tata kelola administrasi, sedangkan kewenangan substantif untuk menilai, menunjuk, melakukan mediasi, melakukan arbitrase, hingga memutus perkara tetap berada di tangan aparat berwenang seperti Jaksa Mediator, arbiter, mediator independen, maupun pengadilan.
b. Penerapan “Tembok Pembatas” Kelembagaan yang Ketat
Demi menghindari benturan kepentingan (conflict of interest) atau tumpang tindih kewenangan (overlapping authority), secara yuridis harus dibangun “tembok pembatas” yang ketat antara Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang bertindak sebagai kuasa hukum negara atau instansi dengan unit pengelola fasilitas dan Jaksa Mediator di dalam Adhyaksa Chambers. Hal tersebut dapat menjamin prinsip netralitas dan kesetaraan bagi siapapun pihak yang berhadapan dengan negara.
c. Harmonisasi Regulasi Berdasarkan Kewenangan Berdamai (Power to Settle)
Penyelesaian sengketa publik harus didukung matriks kewenangan berdamai yang jelas, yang mencakup siapa pejabat yang berwenang menyetujui kesepakatan damai yang berdampak kepada keuangan negara. Dengan adanya pedoman yaang jelas, para pengambil keputusan di instansi pemerintah atau BUMN memiliki payung hukum yang sah sehingga tidak ragu dalam mengambil jalur perdamaian demi kepentingan publik.
Kehadiran Adhyaksa Chambers diproyeksikan mampu menjawab berbagai indikator penting dalam kerangka kemudahan iklim usaha global seperti Business Ready (B-READY) yang dikeluarkan oleh Bank Dunia. Selain itu, Adhyaksa Chambers juga menjadi diharapkan mampu memudahkan penyelesaian sengketa dan membantu percepatan digitalisasi layanan hukum. Dengan mengutamakan pencegahan konflik dan penyelesaian sengketa yang cepat, rahasia, dan berorientasi pada win-win solution, Adhyaksa Chambers sudah selayaknya mampu memberikan dampak nyata berupa penyelamatan keuangan negara secara preventif berkat pengurangan potensi kerugian akibat proses litigasi yang berlarut-larut. Selain itu, Adhyaksa Chambers juga diharapkan menjadi penjaga keberlangsungan Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan mengurangi hambatan dalam proses penyelesaian sengketa yang berkepanjangan. Terakhir, Adhyaksa Chambers diharapkan mampu memberi kepastian hukum yang konkret bagi investor domestik maupun investor asing dengan adanya ekosistem penyelesian sengketa yang terukur. Adhyaksa Chambers ini juga menjadi bukti konkret komitmen negara dalam mendamaikan sengketa demi mewujudkan kesejahteraan bangsa dan pembangunan nasional yang berkelanjutan.
