Upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan pungutan liar (pungli) di tingkat pemerintahan desa terus digencarkan oleh Kejaksaan Negeri Kota Banjar. Pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026, jajaran Kejaksaan Negeri Kota Banjar menggelar kegiatan Penerangan Hukum dalam bingkai Program Jaksa Jaga Desa. Bertempat di Aula Desa Langensari, Kecamatan Langensari, acara ini dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjar, Bapak Dr. Erianto N., S.H., M.H., dan didampingi oleh Kepala Seksi Intelijen, Yunasrul, S.H., beserta jajaran staf intelijen lainnya.
Kegiatan ini juga dihadiri secara penuh oleh Kepala Desa Langensari, Ibu Yanti, bersama para perangkat desa, unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga perwakilan elemen masyarakat yang tampak antusias memadati ruangan sejak pukul sembilan pagi. Dalam forum penyuluhan hukum tersebut, materi utama yang dikupas tuntas berkaitan dengan bahaya laten pungutan liar serta ruang lingkup tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan tingkat desa. Pihak Kejaksaan Negeri Kota Banjar memberikan edukasi komprehensif mengenai definisi pungli, mencontohkan berbagai bentuk pungutan yang tidak memiliki landasan yuridis yang sah, serta memetakan titik-titik rawan terjadinya pungli dalam proses pelayanan administrasi publik sehari-hari. Aparatur desa secara tegas diingatkan bahwa setiap biaya administrasi yang dibebankan kepada masyarakat harus selalu memiliki payung hukum yang jelas, dikelola secara transparan, serta dilarang keras dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompok tertentu di luar ketentuan undang-undang.
Selain mengupas masalah pungli, tim Kejaksaan juga memaparkan materi krusial mengenai langkah-langkah pencegahan tindak pidana korupsi. Pemaparan ini secara spesifik menyoroti celah-celah penyimpangan dalam tahapan pengelolaan keuangan dan tata kelola anggaran desa, penggunaan dana desa yang menyimpang dari Rencana Anggaran Biaya (RAB), hingga ragam tindakan penyalahgunaan kewenangan jabatan yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara secara masif. Para abdi desa diberikan pencerahan hukum agar senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip transparansi, tertib administrasi, akuntabilitas, serta prinsip kehati-hatian ekstra dalam setiap tahapan krusial, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga tahapan pelaporan pertanggungjawaban program desa.
Program Jaksa Jaga Desa ini tidak hanya sekadar bersifat instruksional satu arah, melainkan sukses membuka ruang dialog interaktif antara aparat penegak hukum dan penyelenggara pemerintahan tingkat bawah. Melalui pendekatan preventif dan edukatif ini, institusi kejaksaan berupaya keras melakukan deteksi dini guna menangkal berbagai potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) di masyarakat. Kejaksaan mendorong seluruh aparatur desa agar tidak ragu berkonsultasi mengenai dinamika persoalan hukum harian, sehingga mereka terhindar dari fatalitas jerat pidana akibat kelalaian atau ketidaktahuan administratif. Seluruh rangkaian kegiatan penyuluhan hukum di Desa Langensari ini berjalan dengan sangat aman, tertib, serta kondusif, dan diakhiri dengan ikrar bersama menjaga integritas pelayanan publik desa.
