Upaya memperkuat tata kelola perusahaan daerah yang bersih, transparan, dan taat hukum terus dikonkritkan di Kota Banjar. Pada hari Selasa, 27 Oktober 2026, bertempat di Aula Kantor PDAM Tirta Anom Kota Banjar, telah dilaksanakan prosesi penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) antara Kejaksaan Negeri Kota Banjar dan Perumda Air Minum Tirta Anom Kota Banjar. Kerjasama strategis ini memfokuskan pada penanganan berbagai permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), yang mencakup pemberian bantuan hukum litigasi maupun nonlitigasi, pertimbangan hukum, pendampingan hukum, serta tindakan hukum lainnya.
Dokumen kesepakatan bersama tersebut ditandatangani secara langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjar, Bapak Dr. Erianto N., S.H., M.H., bersama Direktur PDAM Tirta Anom Kota Banjar, Ibu E. Fitrah Nurkamilah, S.T. Momen bersejarah ini disaksikan langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Banjar, Bapak Dr. H. Soni Harison, A.P., S.Sos., M.Si., dalam kapasitasnya sebagai Dewan Pengawas PDAM Tirta Anom. Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Kasi Datun Kejari Banjar Tjahyo Kusumo, S.H., M.H., jajaran Kepala Seksi, Kasubagbin, Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN), serta seluruh jajaran manajemen perumda.
Dalam sambutannya yang lugas, Kajari Kota Banjar Dr. Erianto N. memberikan arahan menohok kepada seluruh manajemen PDAM. Beliau menegaskan agar penandatanganan kerja sama ini jangan sekadar dijadikan formalitas seremonial tanpa ada aksi nyata di lapangan. Kajari menggarisbawahi bahwa MoU bersama Kejaksaan bukan merupakan bumper atau alat pembenar atas kebijakan internal PDAM yang keliru. Sebaliknya, kemitraan ini harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk berkonsultasi dan meminta pertimbangan hukum dari JPN agar seluruh langkah bisnis serta pelayanan PDAM terhindar dari penyimpangan hukum.
Kajari Banjar menambahkan bahwa kunci utama kemajuan PDAM Tirta Anom terletak pada komitmen jajaran direksi untuk menjalankan operasional usaha secara transparan, profesional, dan berintegritas sesuai regulasi yang berlaku. Pengawalan hukum dari Seksi Datun Kejari Banjar dipastikan siap membantu penataan kerja sama perdata, penyelesaian sengketa, hingga pemulihan keuangan BUMD demi terwujudnya pemenuhan kebutuhan air bersih yang prima bagi warga Kota Banjar. Seluruh rangkaian acara penandatanganan MoU tersebut berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif.
