Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Banjar terus membuktikan komitmen kuatnya untuk hadir lebih dekat di tengah dinamika kehidupan masyarakat melalui berbagai inovasi program bantuan hukum yang bersifat proaktif. Salah satu wujud nyata dari langkah humanis tersebut adalah pelaksanaan agenda Pelayanan Hukum Keliling yang secara khusus digelar menyasar wilayah pemukiman di Desa Raharja, Kecamatan Purwaharja. Kegiatan jemput bola ke pelosok daerah ini dipimpin secara langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjar, Bapak Dr. Erianto N., S.H., M.H., yang didampingi secara melekat oleh Kepala Subseksi Pertimbangan Hukum, Ibu Dina Sri Nuraeni, S.H.
Kehadiran para aparatur penegak hukum di balai desa setempat disambut dengan sangat antusias oleh jajaran perangkat desa serta elemen masyarakat yang ingin memperoleh pencerahan terkait persoalan hukum harian mereka. Dalam agenda dialog dan pelayanan keliling interaktif tersebut, fokus materi yang dibedah dan disosialisasikan kepada publik mengusung tema "Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun)". Pemilihan topik strategis ini sengaja diangkat oleh pihak Kejari Banjar guna meluruskan paradigma atau pandangan umum masyarakat awam yang selama ini cenderung mengidentikkan eksistensi institusi Kejaksaan semata-mata sebagai lembaga penuntut umum yang hanya menangani perkara tindak pidana, seperti kasus pencurian, narkotika, atau korupsi. Melalui pemaparan yang komunikatif, lugas, dan mudah dicerna, Kajari Kota Banjar beserta Kasubsi Pertimbangan Hukum memberikan penjelasan komprehensif bahwa Kejaksaan melalui instrumen Jaksa Pengacara Negara (JPN) sejatinya memiliki kewenangan atributif yang sangat luas di ranah keperdataan.
Tim JPN memegang mandat yuridis untuk mewakili institusi pemerintah maupun entitas Badan Usaha Milik Negara dan Daerah di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Lebih dari itu, Kejaksaan juga secara terbuka menyediakan pos layanan hukum gratis yang bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat luas saat menghadapi konflik keperdataan, seperti sengketa pertanahan, permasalahan silsilah waris, perselisihan utang piutang, hingga berbagai sengketa kelengkapan administrasi tata usaha negara. Para warga Desa Raharja ditekankan agar tidak perlu lagi merasa takut, segan, maupun ragu untuk mendatangi Kantor Kejari Kota Banjar guna berkonsultasi mengenai dinamika persoalan hukum. Setelah penyampaian materi, sesi diskusi tanya jawab dibuka lebar, memungkinkan warga mendiskusikan berbagai kendala hukum dengan santai dan bebas biaya. Seluruh rangkaian kegiatan Pelayanan Hukum Keliling ini berjalan sangat interaktif, tertib, dan bernuansa kekeluargaan, yang sekaligus sukses mengokohkan citra institusi Kejaksaan sebagai pengayom hukum yang solutif, melayani, dan bersahabat bagi semua golongan.