Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Hubungi Kami
Sabtu, 21 November 2026

Kejaksaan Negeri Kota Banjar melaksanakan kegiatan Penyerahan Penetapan Perwalian Anak kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Fathurrohman
Oleh Admin | Kamis, 10 September 2026
Bagikan :

Kejaksaan Negeri Kota Banjar melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) berhasil mengajukan penetapan perwalian bagi seorang anak telantar berinisial AR. Upaya ini menjadi langkah konkret dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Penetapan ini tertuang dalam dokumen resmi Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 68/Pdt.P/2026/PA.Bjr.

Berdasarkan penetapan tersebut, AR kini secara hukum memiliki wali yang sah, yaitu Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Fathurrohman, dengan pembina bernama Saepudin. Pengajuan penetapan perwalian ini merupakan langkah hukum yang didorong oleh Kejaksaan Negeri Kota Banjar melalui kolaborasi intensif dengan Dinas Sosial Kota Banjar. Penyerahan penetapan perwalian dilakukan secara simbolis pada hari Kamis, 10 September 2026, dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Banjar, disaksikan langsung oleh Ketua LKSA Fathurrohman.

Dalam kesempatan tersebut, AR juga menerima santunan sebagai bentuk kepedulian dan perhatian pemerintah serta aparat penegak hukum terhadap keberlangsungan hidup dan masa depannya. Perjalanan AR hingga mendapatkan perlindungan hukum ini bukan tanpa liku. AR merupakan warga Binangun, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Sejak usia enam bulan, ayahnya, Nono Sarno, meninggalkannya, sementara ibunya, Tati, mengalami sakit gangguan jiwa. Sejak saat itu, AR diurus oleh LKSA Fathurrohman hingga kini duduk di kelas 1 SMP.

“Perwalian anak bukan sekadar persoalan administratif. Perwalian merupakan hubungan hukum yang memberikan kewenangan sekaligus tanggung jawab kepada wali untuk mewakili anak dalam melakukan perbuatan hukum, mengurus kepentingan pribadi anak, memastikan keberlangsungan pengasuhan dan pendidikan, serta melindungi harta kekayaan dan hak keperdataan anak hingga ia dinyatakan cakap bertindak menurut ketentuan hukum,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjar, Dr. Erianto N., S.H., M.H. Kamis (10/9/2026).

Penetapan pengadilan ini memberikan kewenangan dan status hukum yang jelas mengenai pihak yang berwenang bertindak untuk dan atas nama anak. Kepastian tersebut sekaligus menjadi instrumen untuk mencegah potensi penyalahgunaan, sengketa, maupun terhambatnya akses anak terhadap berbagai layanan publik.

“Dengan penetapan perwalian tersebut, AR mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum atas pengurusan administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, pengelolaan hak waris atau aset milik anak, serta berbagai tindakan hukum lainnya yang memerlukan kehadiran orang tua atau wali yang sah,” katanya.

Oleh karena itu, pelaksanaan perwalian harus senantiasa berlandaskan pada prinsip untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak, penghormatan terhadap hak anak, kehati-hatian, akuntabilitas, serta pengawasan yang memadai. Ke depan, Kejaksaan Negeri Kota Banjar bersama Pemerintah Kota Banjar berkomitmen memperkuat upaya perlindungan hukum bagi anak secara berkelanjutan. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memastikan bahwa setiap anak, khususnya anak yang telantar atau yatim piatu, dapat memperoleh hak, kepastian hukum, perlindungan, serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

Langkah ini sekaligus menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian dan pendampingan hukum, khususnya anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya. “Penetapan perwalian ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak yang telantar. Kami memastikan hak-hak AR sebagai anak dapat terpenuhi, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga kepastian masa depannya,” tegas Dr. Erianto N., S.H.,M.H.

Infografis Kejaksaan

Tweeter Kejaksaan

Instagram Kejaksaan

Polling