Upaya memperkuat tata kelola perusahaan daerah yang bersih, transparan, dan taat hukum terus dipacu melalui kolaborasi strategis di Kota Banjar. Pada hari Selasa, 20 Oktober 2026, suasana hangat penuh keakraban mewarnai Kantor Kejaksaan Negeri Kota Banjar saat Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjar, Bapak Dr. Erianto N., S.H., M.H., secara resmi menerima kunjungan silaturahmi kerja dari Direktur PDAM Tirta Anom Kota Banjar beserta jajaran manajemennya. Dalam penerimaan audiensi tersebut, Kajari Banjar didampingi langsung oleh Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Bapak Tjahyo Kusumo, S.H., M.H.
Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja pimpinan Kejari Banjar ini membedah berbagai isu strategis seputar pelayanan publik air bersih di Kota Banjar. Direktur PDAM Tirta Anom memaparkan capaian kinerja, rencana pengembangan infrastruktur jaringan perpipaan, serta berbagai kendala operasional yang dihadapi BUMD tersebut, khususnya mengenai piutang tunggakan pembayaran tagihan air dari pelanggan. Pihak PDAM menyampaikan apresiasi atas pendampingan hukum yang selama ini diberikan oleh Kejaksaan dan berharap sinergi bantuan hukum dapat ditingkatkan guna menyelesaikan sengketa perdata maupun penagihan tunggakan secara efektif.
Merespons paparan tersebut, Kajari Banjar Dr. Erianto N., S.H., M.H. menyambut baik kehadiran jajaran direksi PDAM Tirta Anom dan menegaskan kesiapan Korps Adhyaksa untuk memberikan pengawalan hukum secara maksimal. Melalui fungsi Seksi Datun, Kejaksaan siap memfasilitasi pendampingan hukum (legal assistance), pertimbangan hukum (legal opinion), maupun tindakan hukum lain berupa bantuan hukum nonlitigasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK). Kasi Datun Tjahyo Kusumo, S.H., M.H. menambahkan bahwa Jaksa Pengacara Negara (JPN) siap membantu PDAM dalam menata akad kerja sama, memitigasi risiko hukum, serta menyelamatkan aset dan keuangan BUMD agar operasional PDAM berjalan memuaskan bagi warga.
Melalui pertemuan audiensi ini, Kejari Banjar dan PDAM Tirta Anom Kota Banjar berkomitmen untuk memantapkan kerja sama hukum secara berkesinambungan. Pengawalan hukum yang ketat dari JPN diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi manajemen PDAM dalam mengambil kebijakan bisnis, meningkatkan kedisiplinan pelanggan, serta mendorong peningkatan kualitas layanan air bersih bagi seluruh masyarakat Kota Banjar. Rangkaian kegiatan silaturahmi dan koordinasi kelembagaan tersebut berlangsung dengan aman, lancar, dan kondusif.