Kejaksaan Negeri Kota Banjar melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) melaksanakan kegiatan Pelayanan Hukum Keliling di Desa Mulyasari dan Desa Kujangsari pada Rabu, 23 September 2026. Kegiatan serupa sebelumnya juga telah dilaksanakan di Desa Batulawang dan Desa Karyamukti.
Kegiatan tersebut bertujuan untuk menghadirkan Kejaksaan secara langsung di tengah masyarakat, khususnya dengan melibatkan kepala desa, perangkat desa, perwakilan desa, ketua RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta masyarakat setempat. Kehadiran Kejaksaan diharapkan dapat membangun komunikasi dan silaturahmi yang lebih dekat sehingga masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan permasalahan, memperoleh informasi, serta berkonsultasi mengenai persoalan hukum yang dihadapi.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjar, Dr. Erianto N., S.H., M.H., Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Tjahyo Kusumo, S.H., M.H., serta jajaran Jaksa Pengacara Negara.
Kehadiran jajaran Kejaksaan tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat. Dari empat kegiatan terakhir yang dilaksanakan di Desa Mulyasari, Desa Kujangsari, Desa Batulawang, dan Desa Karyamukti, terlihat antusiasme masyarakat yang cukup tinggi. Masyarakat secara terbuka menyampaikan berbagai persoalan hukum yang mereka alami maupun permasalahan hukum yang dihadapi warga di lingkungan masing-masing.
Dalam pemaparannya, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjar menyampaikan materi hukum dengan bahasa yang lugas dan disertai contoh-contoh kasus sederhana agar mudah dipahami oleh masyarakat. Dari kegiatan tersebut terlihat bahwa masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui secara menyeluruh mengenai tugas dan fungsi Kejaksaan.
Sebagian masyarakat masih memahami Kejaksaan sebatas sebagai lembaga yang membawa atau mengajukan perkara ke pengadilan. Padahal, Kejaksaan memiliki berbagai tugas dan kewenangan lain, termasuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat serta mendampingi pemerintah dan BUMN/BUMD dalam menghadapi permasalahan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
Selain itu, Kejaksaan juga memiliki peran dalam melaksanakan kepentingan umum, termasuk dalam perkara-perkara tertentu seperti perwalian anak dan pembatalan perkawinan, pengawasan terhadap aliran kepercayaan, serta pelaksanaan fungsi intelijen untuk mengantisipasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap pembangunan. Kejaksaan juga memiliki kewenangan dalam penanganan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Adapun edukasi dan konsultasi hukum kepada masyarakat dalam kegiatan tersebut dilaksanakan melalui tugas dan fungsi bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, khususnya dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.
Kegiatan yang turut dihadiri oleh Kepala Dinas atau Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjar tersebut rata-rata diikuti oleh sekitar 35 hingga 50 peserta. Para peserta terdiri atas kepala desa, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, tokoh agama, dan warga setempat.
Setiap kegiatan berlangsung kurang lebih selama dua setengah jam. Namun, pembahasan kemudian berkembang menjadi diskusi yang lebih fleksibel dan interaktif mengenai berbagai persoalan hukum yang kerap dijumpai dalam kehidupan sehari-hari di tingkat desa.
Dalam paparannya, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Banjar menjelaskan bahwa tugas Jaksa Pengacara Negara pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, serta pelayanan hukum kepada masyarakat.
Dalam pelaksanaan bantuan hukum, Jaksa Pengacara Negara dapat mewakili negara atau pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk BUMN dan BUMD, berdasarkan surat kuasa khusus. JPN juga dapat memberikan pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah agar kebijakan dan tindakan yang diambil tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjar selaku narasumber lebih menekankan pada kedudukan, tugas, dan fungsi Kejaksaan secara umum, sekaligus mengajak masyarakat untuk mengenal Kejaksaan secara lebih dekat.
Dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dijelaskan bahwa jaksa memiliki berbagai tugas dan kewenangan, antara lain melaksanakan penuntutan serta kewenangan lain yang diberikan berdasarkan undang-undang.
Dalam bidang pidana, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjar menjelaskan bahwa penanganan perkara pidana antara lain terbagi dalam dua bidang, yaitu:
Pertama, Bidang Tindak Pidana Umum (Pidum), yaitu bidang yang menangani perkara pidana umum yang terjadi di tengah masyarakat, seperti pencurian, penganiayaan, penipuan, penggelapan, dan perkara pidana umum lainnya.
Kedua, Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus), yaitu bidang yang menangani tindak pidana yang diatur dalam ketentuan pidana khusus, salah satunya tindak pidana korupsi.
Dalam memberikan pemahaman sederhana mengenai korupsi, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjar menjelaskan bahwa perbuatan korupsi dapat berkaitan dengan penyalahgunaan atau penyelewengan keuangan negara/daerah maupun penyalahgunaan jabatan, seperti menerima gratifikasi, suap, pemerasan, atau penggelapan.
Pemahaman tersebut dinilai penting, khususnya bagi aparatur pemerintahan desa dan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pengelolaan administrasi dan keuangan yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan konsultasi hukum. Para peserta dari keempat desa menunjukkan antusiasme dengan mengajukan berbagai pertanyaan mengenai persoalan hukum yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, antara lain mengenai perwalian anak, perbedaan tugas dan fungsi hakim dengan jaksa, pengelolaan dana desa, serta berbagai persoalan hukum lainnya yang dihadapi masyarakat di lingkungan masing-masing.
Melalui program Pelayanan Hukum Keliling tersebut, Kejaksaan Negeri Kota Banjar berharap masyarakat semakin memahami peran, tugas, dan fungsi Kejaksaan serta memiliki wawasan hukum yang lebih baik. Masyarakat juga diimbau untuk tidak ragu berkonsultasi apabila menghadapi permasalahan hukum.
Narasumber menyampaikan bahwa masyarakat dapat memperoleh pelayanan dan konsultasi hukum dengan datang secara langsung ke Kantor Kejaksaan Negeri Kota Banjar maupun secara tidak langsung melalui aplikasi HaloJPN. Dengan demikian, diharapkan dapat terwujud masyarakat yang semakin sadar, memahami, dan taat hukum.
Dari rangkaian kegiatan pelayanan hukum tersebut, terlihat bahwa masyarakat masih memiliki kebutuhan yang besar terhadap informasi, edukasi, dan perlindungan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kehadiran Kejaksaan yang dekat dengan masyarakat serta mampu memberikan pelayanan hukum secara langsung dan mudah diakses.
Di hadapan peserta, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjar juga mengingatkan jajaran Kejaksaan agar tidak membangun jarak dengan masyarakat.
“Para jaksa, jauhi ego. Jangan hanya berbangga dengan baju dan pangkat, tetapi berbaurlah dengan masyarakat. Bersikaplah proaktif dan sensitif terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat, sehingga kehadiran Kejaksaan benar-benar dirasakan tanpa sekat,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjar.
Melalui kegiatan tersebut, Kejaksaan Negeri Kota Banjar menegaskan komitmennya untuk terus hadir memberikan pelayanan hukum yang edukatif, komunikatif, dan dekat dengan masyarakat, sekaligus membangun pemahaman bahwa Kejaksaan tidak hanya hadir ketika terjadi perkara, tetapi juga dapat menjadi mitra masyarakat dalam memperoleh informasi dan kepastian hukum.
